Habib Syarief dari Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat proses seleksi beasiswa LPDP. Hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan dari mantan penerima beasiswa, DS, yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, serta dugaan pelanggaran oleh suaminya terhadap komitmen yang ditetapkan LPDP.

“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,” ujar Habib di Jakarta, Senin.

Dalam pandangan Habib, penerima beasiswa LPDP harus memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan kesepakatan, mengingat beasiswa ini didanai oleh uang negara. Setiap dana yang dikeluarkan LPDP tidak hanya menuntut pertanggungjawaban moral tetapi juga hukum dari penerimanya.

Ia melihat kejadian ini sebagai peringatan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memilih penerima beasiswa LPDP dengan menguji tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga integritas kebangsaan. LPDP sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Habib berharap bahwa peningkatan kualitas SDM ini tidak hanya bermanfaat bagi individu penerima, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara. Habib juga meminta pemerintah untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap alumni LPDP guna memastikan bahwa komitmen mereka tetap terjaga. Dia mendukung rencana LPDP untuk memanggil dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” tegas Habib.

—