Presiden Prabowo Subianto mengundang investor dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, untuk ikut serta dalam proyek strategis Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.

Prabowo menyampaikan ajakan ini saat berpidato pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025.

“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang merupakan infrastruktur krusial dalam menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,” kata dia.

Prabowo mengungkapkan bahwa proyek tersebut meliputi panjang 500 kilometer, dari Banten ke Gresik, Jawa Timur, dan direncanakan sejak 1995, dengan biaya mencapai US$ 80 miliar. Tahap awal pembangunan di Teluk Jakarta diharapkan selesai dalam kurun waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,” kata Prabowo.

Menurutnya, untuk memulai proyek besar ini akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, guna memastikan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,” jelas Prabowo.

—