Revitalisasi tambak tahap pertama di pantura Jawa Barat, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.

Program ini juga akan membawa dampak positif lainnya seperti penyediaan perumahan bagi para pekerja.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Trenggono menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi sebesar Rp26 triliun akan diinvestasikan untuk pengembangan budidaya di pantura.

“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,” katanya.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan serta gizi masyarakat melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.

Revitalisasi akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, pada 25 Juni 2025, Nota Kesepakatan ditandatangani antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Nota Kesepakatan juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.

—