Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa korupsi telah menjadi masalah yang meluas di birokrasi, BUMN, dan BUMD. Praktik korupsi yang sangat mengakar ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan bangsa Indonesia yang harus diatasi dengan terbuka.
ungkap Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Prabowo menyatakan bahwa pada awal tahun 2025, pemerintah telah mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi terhadap dana APBN sebesar Rp 300 triliun. Dana yang berisiko ini termasuk anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
katanya.
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti “net outflow of national wealth” yang mengacu pada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Ia mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko menjadi negara gagal. Pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer demi melindungi kekayaan nasional. Selain itu, Prabowo juga mencatat bahwa meskipun ekonomi rata-rata tumbuh 5% selama tujuh tahun terakhir, banyak rakyat masih kelaparan, petani kesulitan menjual panen, dan akses terhadap layanan kesehatan terbatas. Namun, ia juga bangga dengan pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan kenaikan realisasi investasi Semester I – 2025 yang mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
pungkasnya. (N-7)
—