Kendati Dinas Sumber Daya Air harus mengalami pemangkasan anggaran, Pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan untuk tetap menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama. Hal ini penting mengingat ancaman banjir yang kerap melanda ibu kota.

Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa meskipun ada pemangkasan dana yang besar pada tahun anggaran 2026, penanganan banjir harus tetap menjadi fokus utama. Yuke tidak menjelaskan besaran pemangkasan tersebut, tetapi menegaskan bahwa Gubernur Pramono Anung harus tetap mengutamakan penanganan banjir.

“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Yuke meyakini anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk menjalankan program penting dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dari hasil reses, musrenbang, dan aspirasi dewan. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” katanya.

Pihaknya juga akan memantau dan mengoptimalkan proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak ada perubahan termin yang diperlukan. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” ujarnya.